Menyundul Kebijakan Jokowi, Reformasi Birokrasi

Oleh : Agus Sutiadi
Kepala Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara Palembang

Ibarat permainan sepakbola, pernyataan Presiden di Sentul 14 Juli 2019 yang “mengancam” membubarkan lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah serta membangun Birokrasi yang efektif dan efisien, adalah umpan lambung yang matang, Jika disundul akan menjadi goal, Membuat masyarakat bergembira atas pencapainnya. Sayangnya, umpan ini masih belum mendapat respon yang positif yang massif, Hanya baru sedikit yang menyambut, Sebagian besar lainnya dari pemain termasuk para pemain reformasi masih asyik dengan pemikiran yang as-usual. Belum ada diskusi yang yang terbuka menyambut ajakan Presiden ini, yang sesungguhnya sudah ditunggu sejak reformasi bergulir. Respon yang lemah dapat dipahami, karena umpan seperti ini bukan baru kali ini saja, dan selalu kandas, entah karena hadangan lawan atau takut malah menjadi gol bunuh diri. Namanya reformasi birokrasi seringkali bersifat sedap-sedap ngeri. Bagaimana tidak, jika dilaksanakan secara konsisten, dan menjadi gol,umpan ini akan berpotensi menghilangkan kenyamanan ratusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT-M) dan ribuan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT-P).
Langkahnya. Pertama, menentukan lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah.
Diskusi panjang para ahli belum mencapai kesepakatn, dalam Presidential Lecture yang dilaksanakan pada 24 Juli, Wakil Presiden secara lugasmenyampaikan bahwa tugas PNS adalah memberi pelayanan dan membuat masyarakat menjadi makmur. Menggunakan ukuran tersebut, sebuah lembaga disebut bermanfaat apabila memberi pelayanan kepada masyarakat dan memberi kemakmuran. Sebuah lembaga dibentuk untuk memberi pelayanan benar. Tetapi tidak semua memberikan kemakmuran kepada masyarakat, alih-alih memakmurkan, ada pelayanan yang justru menjadi beban bagi masyarakat.
Biasanya Lembaga itu menduplikasi pelayanan dari lembaga lainnya. Layanan yang diberikan merupakan sebagai “tambahan” dari pelayanan yang sesungguhnya telah ada. Lembaga yang menduplikasi layanan sudah selayaknya di revitalisasi. Dengan batasan layanan kepada masyarakat penerima manfaat akhir (intended beneficiaries), maka akan memberi dampak bukan saja pada revitalisasi Lembaga, tetapi juga pada pengelolaan PNS secara keseluruhan. Hal yang akan berubah diantaranya penghitungan kebutuhan PNS, transformasi pelayanan midlle dan back office serta penghitungan beban kerja PNS. Efisiensi lain dapat diperoleh dari pelayanan yang berbasis ad-hoc serta penerapanteknologiindustri 4.0 berbasis digital. Selama ini kebutuhan PNS lebih didasarkan pada keberadaan lembaga, dibanding penerima layanan, Jika satu lembaga dibangun maka kebutuhan SDM-nya harus dipenuhi. Ada atau tidak masyarakat yang dilayani itu urusan lain. Ada banyak kasus ditemukan sekolah dengan jumlah siswa yang minim. Padahal setiap SD maka dibutuhkan 6 orang guru kelas, satu kepala sekolah, satu guru agama, satu guru olah raga serta penjaga sekolah. Dengan demikan setiap sekolah sedikitnya membutuhkan 10 orang PNS, Inilah yang menjadi dasar kebutuhan PNS, berapa jumlah muridnya urusan nanti. Model penghitungan kebutuhan PNS seperti ini, menyebabkan distribusi PNS kurang tepat, Idealnya jumlah kebutuhan PNS didasarkan pada jumlah penduduk dikalikan beban layanan. Adapun lembaga dibangun untuk mengorganisasi PNS yang memberikan pelayanan, Dengan dasar seperti ini menghitung kinerja PNS juga akan sangat mudah.
Pelayanan yang berada pada middle dan back office juga dapat diefisienkan manakala kebutuhan PNS berdasar pada pelayanan, Saat ini PNS yang bekerja pada pelayanan hanya sekitar 45 persen, sisanya atau 55 persen bekerja sebagai supporting unit. Contoh di bidang kepegawaian, jika setiap pengelola kepegawaian dapat memberikan perlayanan kepada PNS sebanyak 2 orang setiap hari, maka kebutuhan PNS hanya sekitar 10.000 orang saja seluruh Indonesia. Untuk mengefisienkan jumlah pegawai dalam pelayanan back office, dapat juga dilakukan dengan mengubah kebijakan seperti pembayaran gaji atau dukungan kendaraan. Jelasnya jumlah gaji yang harus diterima PNS, seharusnya pembayaran dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan melalui Bank Mitra, hal ini akan mengurangi jumlah pejabat pengelola gaji beserta kelengkapannya di setiap lembaga.
Dalam pengelolaan kendaraan, sejak tahun 2016, BKN telah melakukan pengalihan pengelolaan kendaraan dari internal ke lembaga ke swasta dengan mekanisme sewa. Mekanisme ini meng-efisienkan pengelolaan kendaraan dalam pengadaan dan biaya pemeliharaan. Secara langsung cara ini juga dapat mengurangi PNS dalam jumlah yang signifikan, dan menghilangkan pelanggaran yangbanyak dilakukan pengemudi yang berstatus PNS. Banyaknya waktu luang saat menunggu pejabat yang dilayani, sering disalah gunakan para pengemudi dengan melakukan hal negatif. Penegakan disiplin PNS sering memerlukan waktu yang panjang, dengan mengubah sistem dukungan sarana transportasi, pelanggaran pengemudi sudah tidak menjadi beban lembaga, karena bertanggung jawab langsung kepada user.
Pasca tsunami akhir 2004, pengelolaan bencana dilakukan sebagaimana kegiatan rutin lainnya de¬ngan membentuk Lembaga Pemerintah, meskipun terjadi dalam jumlah yang banyak, bencana tetap saja suatu hal yang tidak rutin, banyak PNS idle pada saat tidak terjadi bencana. Pengelolaan penanganan bencana harus diperlakukan secara ad-hoc diyakini mampu mengefisienkan pengelolaan bencana sekaligus PNS nya. Bencana tidak dapat diprediksi sehingga alokasi anggarannya pun tidak dapat disediakan dengan tepat, pengelolaan benca secara rutin oleh lembaga, serta merta telah menghilangkan budaya gotong royong di masyarakat. Pada kenyataannya bencana yang terjadi jauh diatas kapasitas kemampuan lembaga dan membutuhkan lembaga pemerintah yang lain. Lembaga pe-ngelola bencana harus bergeser menjadi lembaga yang rutin menyiapkan penanggulangan bencana. Lembaga bersifat sebagai penghimpun semua potensi lembaga pemerintah serta masyarakat baik secara lembaga ataupun perorangan yang memiliki kemampuan dan kerelaan untuk membantu penanggulangan bencana. Tugas secara kontinyu melatih dan mensertifikasi tenaga penanggulangan bencana, serta melakukan simulasi koordinasi penanggulangan bencana. Suatu kegiatan rutin yang sudah dapat dihitung kebutuhan biayanya, untuk pengelolaan bantuan baik berupa uangan maupun barang yang dikumpulkan secara sukarela, Lembaga cukup melakukan arahan kemana bantuan untuk disalurkan. Pasca rehabilitasi bencana, lembaga bencana cukup melakukan audit, dan menyampaikan secara terbukakepada masyarakat, lembaga mana yang menyalurkan bantuan dengan amanah. Pengubahan penanganan bencana dari rutin ke ad-hoc akan mengefektifkan pengelolaan bencana dan mengefisienkan kebutuhan PNS.
Penerapan industri 4.0 dalam Pemerintahan seperti digitalisasi layanan, penggunaan smart phone dan drone dalam beberapa tahun belakangan ternyata sudah banyak mengubah pola dan beban kerja. Absensi dengan smartphone yang telah diuji di satu Lembaga Pemerintahsecara nyata menghapus petugas absensi dan mengurangi penggunaan kertas. Pada bidang pertanian, penggunaan drone dapat menghemat lebih dari 90 persen tanaga kerja. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat surveillance seperti Polisi Hutan, pengawas jalan raya, pengamat hama,pengawas bangunan sudah dapat menggunakan teknologi ini.
Belum ada kajian berapa jumlah PNS yang dapat diefisienkan dengan penggunaan teknologi digital, namun pe¬nerapannya diyakini akan mengefisienkan jumlah PNS dalam jumlah signifikan. Perubahan ini dapat terlaksana dengan beberapa syarat.
Pertama, keberanian politik yang kuat, Hambatan akan muncul ketika kenyamanan terganggu akan mengusik dan berusaha untuk meng¬gagalkan perubahan, banyak pihak skeptis dengan syarat pertama ini.
Kedua, data kependudukan harus akurat. Menjadikan masyarakat penduduk sebagai inteded be-neficiariesakan mengefektifkan pelayanan, namun dengan data yang salah justru akan membuat inefisensi yang lebih besar.
Ketiga, tersedia rencana yang tegas untuk melaksanakan kebijakan ini. Analisa kelembagaan, tahapan, exit strategi bagi pegawai yang akan di revitalisasi harus dibuat dengan akurat. Keterbukaan rencana juga akan membantu pelaksanaan lebih tepat karen partisipasi akan terbuka.
Keempat, pemanfaatan teknologi yang diikuti dengan aturan kelembagaan. Penggunaan absensi digital di salah satu lembaga pemerintah ditolak karena secara aturan tidak diperkenankan. Semoga umpan presiden Jokowi benar benar disambut dengan sundulan yang jitu sehingga menjadi goal. Pada akhirnya akan memberi sukacita, karena naiknya derajat kemakmuran masyarakat. Semoga.

Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul Menyundul Kebijakan Jokowi, Reformasi Birokrasi, https://palembang.tribunnews.com/2019/08/14/menyundul-kebijakan-jokowi-reformasi-birokrasi?page=all.