Model Perencanaan Pemindahan Ibukota Negara

Oleh : Agus Sutiadi

Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang

Saat ini, ada dua model perencanaan yang berkembang di Indonesia. Pertama, konservatif, yaitu me­­nyusun rencana dengan detail. Setelah rencana tersedia, baru kegiatan dilaksanakan, pe­rum­pa­­­maannya, seperti kapal yang akan berlayar, maka kapalnya diselesaikan terlebih dahulu, lo­gis­­tik­nya dipenuhi, baru berlayar, model ini digawangi perencana yang memiliki kemampuan te­o­ri ya­ng baik. Model kedua, adalah perencanaan progresif, untuk berlayar tak perlu menyelesaikan kapal, ter­­lalu lama menunggu kapal selesai, nanti cuaca semakin memburuk. Detailnya selesaikan sam­bil ber­layar saja, model ini digawangi oleh perencana yang juga praktisi, mereka berada di la­­pangan, ka­rena masalah itu ada dilapangan, dan diselesaikan sesuai kondisi lapangan, bukan de­ngan teori. Mereka tumbuh menjadi “decision engine” agar tujuan akhir dapat tercapai, me­re­ka bekerja de­ngan hati, sepenuh hati namun tetap hati-hati. Prinsip dasar kedua model ini sama, yaitu memenuhi syarat perencanaan. Pertama perencanaan harus memiliki tujuan akhir yang hendak dicapai, “Kutahu yang kumau” begitu para perencana menyebutnya. Tanpa tujuan akhir, maka tidak ada ukuran keberhasilan perencanaan. Tanpa tahu pulau yang akan dituju, maka mendarat dimanapun adalah adalah keberhasilan. Hasil akhir yang ingin dicapai, tidak harus mengatasi masalah yang telah atau sedang terjadi. Sangat mu­ng­kin pe­ren­canaan disusun untuk mengantisipasi permasalahan di masa depan. Bagi awam, pe­ren­­ca­na­an jus­tru dianggap sebagai masalah, namun, today problems is tomorrow solutions, be­gitu kata pe­rencana. Untuk dapat menetapkan masalah dengan tepat, para perencana harus memiliki bukti (evidence) berupa fakta dan data. Bukti-bukti kemudian diolah menjadi informasi yang akan menjadi dasar pe­­ngambilan keputusan. Inilah syarat perencanaan yang kedua, Kurang data atau salah mem­baca da­ta, menyebabkan salah dalam menetapkan masalah, dikenal sebagai error tipe ke-3. Sua­tu lang­kah awal yang akan menimbulkan kerugian yang besar. Syarat ketiga adalah sasaran prioritas atau tahapan untuk mencapai tujuan. Semua perencanaan pasti ada tahapannya, setiap tahapan pasti ada indikator atau tanda yang akan menuntun pada hasil akhir yang ingin dicapai. Model perencanaan pertama memastikan semua rangkaian secara ter­perinci. Jauh sebelum berlayar, jenis kayu sudah harus ditetapkan, kapal dibuat dibuat le­ng­kap indah dan nyaman. Sementara model kedua hanya membutuhkan syarat minimal, se­pan­­ja­ng syarat keamanan terpenuhi, kapal sudah bisaberlayar, keindahan dan kenyamanan bu­kan pri­oritas, karena akan diselesaikan sambil berlayar. Perbekalan diisi minimal, karena a­kan di­penuhi saat menyinggahi pulau. Syarat keempat adalah antisipasi masalah yang timbul. Pada syarat ini kedua model memiliki per­­­bedaan cukup dalam.

Model pertama, akan membuat segala kemungkinan yang akan ter­ja­di, ka­dang tidak masuk akal dan bagaimana cara mengatasinya.

Model kedua, percaya bah­wa ti­dak semua kekhawatiran akan terjadi. Setiap masalah pasti bisa diselesaikan, perma­sa­lah­an bu­kan untuk ditakuti tetapi untuk diselesaikan, penyelesainnya di lapangan bukan di rumah makan. Se­bagai konskuensinya, kegiatan yang menggunakan perencanaan model pertama menjadi ter­li­hat lebih lambat. Saking lamanya waktu persiapan, permasalahan yang baru sudah timbul se­men­ta­ra permasalahan lama belum diselesaikan. Syarat terakhir sama-sama disepakati oleh kedua model perencanaan, yaitu kebutuhan pen­dana­an, pengorganisasian, termasuk personel serta mekanisme evaluasi dan pengawasannya. Syarat ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari perencanaan. Syarat ini dapat berubah apabila terja­di penyesuaian tujuan akhir atau tahapan pelaksanaan. Pernyataan pak Jokowi untuk memindahkan adalah sebuah langkah visioner. Ciri pertama good governance, perencanaannya mengikuti jalan pikir model kedua. Langkah ini direspon dengan ber­agam. Sayangnya, bahasan mengerucut hanya pada pendanaan dan jumlah PNS yang akan me­ngisi IKN, adapun syarat perencanaan lain yang lebih penting menjadi terabaikan. Diskusi ke­­butuhan pendanaan mungkin masih dapat dipahami karena kondisi ekonomi yang masih be­lum stabil. Mekanisme pendaaan melalui BOT, bukti sudah dimiliki, dan tentu dengan jalan ke­­lu­arnya. Untuk penempatan PNS jelas bukan masalah IKN, PNS sudah menggadaikan sebagian kedau­lat­­an dirinya kepada negara, dimanapun ditempatkan dia harus bersedia, bahkan dengan me­ni­ng­­galkan kenyamanan yang sudah diperoleh sebelumnya. Paling himbauannya agar pen­de­ritaan PNS yang pindah ke IKN dapat diminimalisir.

Isu jumlah PNS akan akan mengisi IKN ke­mungkinan dihembuskan oleh dunia usaha terkait pasar dan belanja konsumsi. Ada informasi jika lebih90% PNS tidak bersedia pindah ke IKN. Itu pasti. Karena 80% PNS adalah PNS daerah dan sisanya PNS pusat yang sebagiannya juga bekerja di Daerah. Se­ba­ha­gi­an lainnya akan pensiun. PNS daerah sudah membayangkan IKN seperti Canberra. Sepi. Saat me­ngurus sesuatu ke IKN, mereka tidak lagi bisa belanja di Tanah abang. Bagi PNS yang su­ka tantangan, bahkan tidak lagi bisa wisata nakal di Mangga Besar. Dalam skala yang lebih kecil penerapan model perencanaan kedua cukup berhasi. Penerapan CAT pada penerimaan CPNS, misalnya. Keberhasilan ini karena terpenuhinya 3 syarat, yaitu, pe­ng­ambil keputusan tanpa pamrih, memiliki kapabilitas leadership yang tinggi dan kemam­pu­an manajemen resiko yang mumpuni. Isu yang seharusnya dikritisi dari awal adalah tujuan akhir pemindahan Ibukota itu sendiri. Tar­getnya harus tegas dan terukur, dengan target yang jelas, tanpa agenda tersembunyi, Pe­me­rin­tah akan dengan mudah mematahkan dugaan agenda tersembunyi seperti yang banyak disangka o­leh masyarakat. Pengalihan asset dituding sebagai agenda tersembunyi dalam pe­min­dahan IKN. Isu ini hanya bisa dijawab dengan perencanaan yang tanpa pamrih. Karena adanya agenda ter­sem­bu­nyi dalam pemindahan IKN, hanya akan menyebabkan kegagalan pada hasil akhirnya.

Contoh agenda yang tersembunyi adalah pengalihan pusat olah raga dari Senayan ke Ham­ba­lang. Pembangunan pusat olahraga di Hambalang tidak terlepas dari indikasi akan alih fungsi ka­wasan Senayan. Nilai ekonomis kawasan Senayan sudah sangat tinggi, apalagi dengan lu­asan yang sangat memadai untuk pembangunan megablock, ditengah superblock yang telah ter­bang­un disekelilingnya. Wajar jika ada pihak yang menginginkan pembebasan lahan disitu. Langkah a­walnya dimulai dengan membangun pusat olahraga di lokasi lain. Agenda tersembunyi disinyalir juga terjadi pada kepindahan Pelabuhan Boom Baru ke tanjung Api-Api di Sumatera Selatan. Hal ini bisa terlihat dari alih fungsi hutan yang begitu luas diban­ding­kan dengan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana untuk pelabuhan.

Tujuan akhir pe­ren­canaan bukan hanya memiliki dimensi dunia, tetapi sudah berdimensi langit. Janji yang ti­dak ditepati akan mengusik penguasa langit. Penjaganya adalah the invicible hand, ada ba­nyak ca­ra untuk memberikan karma, KPK adalah salah satunya. Koruptor Hambalang itu jahat, tapi da­lam kasus ini, dia juga sekaligus pahlawan yang telah menyelamatkan kawasan hijau di jan­tung Jakarta. Sebuah skenario yang tak bisa direncanakan di bumi. Sebenarnya mayoritas inefisiensi dalam pembangunan adalah akibat dari adanya agenda ter­se­lubung dalam perencanaan. Tujuan akhir hanya dijadikan justifikasi. Akibatnya penguasa la­ng­it mur­ka karena ada janji yang tidak ditepati. Maka jangan coba-coba membuat agenda ter­se­lu­bu­ng dalam IKN, karena the invicible hand akan datang dengan skenario yang tidak pernah tidak terbayangkan manusia sebelumnya. Bukti dan pengalaman lain pemindahan ibukota terserak di berbagai negara, Canberra, Brazilia, Pu­trajaya, Daejeon, adalah contoh yang banyak dipelajari perencana Indonesia. Lebih dari itu ba­­nyak bukti yang terserak di Bappenas terkait pemindahan atau pembangunan Ibukota yang ber­­dimensi Indonesia. Sofifi di Maluku Utara dan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau adalah dua contoh yang harus menjadi pelajaran berharga untuk tidak terulang di IKN. Sasaran prioritas atau tahapan untuk mencapai tujuan harus tepat. Meskipun tujuan akhirnya a­dalah IKN, namun tahapannya bisa dimulai dengan pembangunan pusat pemerintahan. Lang­kah ini untuk mengantisipasi persetujuan DPR yang mungkin berlarut. Pembangunan Pusat Pe­me­rintahan tidak memerlukan ijin prinsip (Undang-Undang) kecuali pendanaannya yang dibahas di DPR, penyiapan infrastruktur berupa jalan dan pelabuhan serta pembangkit listrik dan jaringannya dengan kapasitas yang memadai menjadi langkah fisik yang paling awal.Dengan asumsi tanah te­lah tersedia. Tahapan-tahapan ini akan mengalir seperti ban berjalan, sehingga perlu diatur dengan tepat. Satu output akan menjadi input bagi kegiatan berikut. Kegagalan satu tahapan akan menunda pelaksanaan kegiatan yang lain. Permasalahan terbesar IKN teridentifikasi datang dari DPR dengan kewenangannya membuat Undang-undang. Pengalaman menunjukkan, sekalipun pendukung pemerintah, seringkali ang­gota dewan punya agenda sendiri yang tidak sejalan, terutama dalam pembiayaan. Dalam hal ini, mayoritas anggota dewan berasal dari Jawa, yang harus mengamankan konstituennya. Jika PNS dapat dengan mudah dipindahkan, lalu bagaimana dengan anggota dewan apakah mereka juga mau pindah, tidak mudah. Seperti isu-isu lainnya dukungan IKN juga terbelah, banyak fanatikus Jokowi yang berasal dari pengguna model perencanaan pertama yang mendukung pemindahan, namun agak gagap ke­ti­ka Jokowi menggunakan model kedua dalam perencanaan. Lalu muncul dukungan dengan na­rasi yang terbatas dan inkonsisten, akibatnya informasi yang dikeluarkan menjadi ter­dis­­torsi. Membuat rencana menjadi mentah kembali. Seharusnya, biarkan saja para profesional dari mo­del perencanaan kedua bekerja. Identifikasi permasalahan yang sudah banyak diunggah. Pemindahan makam pahlawan, hasil investasi Pemerintah di Jakarta akan diapakan dan banyak pertanyaan kekhawatiran lainnya. Bagi Perencana model kedua, hal ini akan bukan masalah utama. Akan diselesaikan setelah per­pin­dahan Pusat Pemerintahan berjalan. Terakhir,orang dan organisasi.

Karena program ini sangat strategis dan berat, maka personil untuk mengola program ini harus berasal dari orang-orang yang teruji, mereka adalah ke­tu­run­an orang berilmu yang memindahkan singagasana ratu Bilqis sebelum mata berkedip. Ada be­be­­ra­pa diantara mereka yang saat ini bekerja sebagai PNS, salah satunya berada di Badan Ke­pe­­ga­wai­an Negara.

Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul Model Perencanaan Pemindahan Ibukota Negara, https://palembang.tribunnews.com/2019/09/18/model-perencanaan-pemindahan-ibukota-negara?page=all.