Reformasi Birokrasi, Antara Optimis dan Skeptis

Oleh : Agus Sutiadi                                                                                  

Kepala Kantor Regional 7 BKN Palembang

Pidato presiden pada penyampaian visi 2024 menarik untuk dicermati. Salah satunya untuk me­la­kukan reformasi birokrasi secara structural. Pada kesempatan lain Presiden juga pernah me­nyam­paikan visi Indonesia 2045. Visi ini kemudian dielaborasi oleh Bappenas. Terkait dua hal itu, Badan Kepegawaian Negara telah melakukan langkah awal menuju kejayaan 2045.

Se­­leksi CPNS 2018, telah membumbungkan optimisme tercapainya kejayaan bangsa di masa de­pan. Terpenuhinya kaidah good governance dalam rekrutmen CPNS adalah alasannya.
CPNS 2018 akan menjadi PNS penerus estafet birokrasi. Mereka akan memegang jabatan strategis pada 2045. Begitu besarnya harapan akan Birokrasi yang benar-benar menerapkan kaidah good gover­nan­ce. Stategis, karena PNS akan menjadi penggerak Pemerintah yang merupakan unsur pembangunan. Pe­merintah memiliki akses terhadap seluruh sumberdaya, meliputi rencana pembangunan dan ang­garan, sumberdaya manusia, sumberdaya alam dengan segala kelengkapannya, serta pe­nge­tahuan dan saluraninformasi yang tidak dimiliki pihak lain.

Pemerintah adalah jantung bagi per­baikan sosial dan ekonomi suatu negara. Pemerintah yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik, sedangkan jika pemerintah korup maka ia akan mengkorupsi segalanya. Pemerintah yang baik hanya akan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan bangsa dan negaranya, bu­kan untuk perseorangan apalagi hanya menguntungkan bangsa lain. Pada sisi lain ada sikap skeptis dari sebagian masyarakat bahwa kejayaan di 2045 jauh dari jalur untuk tercapai. Bukan dari system rekrutmen PNS-nya.

System rekrutmenya sudah diakui telah me­menuhi kaidah good governance. Tetapi, dalam pembinaan terhadap PNS pasca diangkat se­bagai PNS. Sikap ini bukan tanpa alasan. Dalam ilmu biologi, tampilan individu (fenotipe) akan muncul di­pe­­ngaruhi oleh genotife dan lingkungan. Mungkin ada benarnya, genetic PNS telah diperoleh de­ngan cara yang baik melalui CAT. Tetapi bagaimana dengan lingkungannya? Ada dua ling­kungan yang akan mempengaruhi PNS 2018.

Pertama, eksekutif. Di Indonesia, Pe­me­rintah ter­diri atas eksekutif (Kepala Negara/Kepala Daerah)yang di Indonesia diinaugurasi secara po­litik, masih sangat rentan pada kepentingan sesaat. Kedua, PNS produk lama yang sebagian be­lum berubah, yang saat inisedang berada pada puncak pengambilan keputusan. Ada bukti kuat, system pemerintahan kita telah mendorong “penghambaan” sebagian birokrat pa­da eksekutif. Adanya istilah “balas budi” dan “balas dendam” pasca pemilihan kepala pe­merintahan adalah fakta yang tak terbantahkan. Penghambaan telah berakibat pada banyaknya PNS yang penyalahgunakan wewenang. Setiap ada OTT kepala daerah hampir pasti menyeret PNS. Ada juga penyelewengan yang dilakukan secara individu, namun tidak sedikit kasus pe­nyelewengan itu dilakukan sebagai bagian dari penghambaan kepada eksekutif, sekalipun tidak menyeret eksekutif secara langsung. Idealnya menjawab sikap skeptic ini, untuk menjaga asa kejayaan tercapai di tahun 2045 perlu terciptanya, lingkungan kelembagaan yang baik untuk menumbuhkan benih PNS dengan pe­nerapan good governance yang utuh, sebagaimana pelaksanaan rekrutmen CPNS dengan CAT. Syaratnya perlu komitmen yang kuat dari seluruh bangsa ini untuk mencapainya. Melihat politik biaya tinggi,rasanya sikap septis tadi menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Pembina dan pembinaan yang bad governance kepada CPNS akan menjadi bersinergi untuk me­mi­liki daya rusak yang kuat terhadap Negara dan birokrasi. Hal yang mutlak harus dihindari. Biaya besar penerimaan CPNS tidak boleh sia-sia. Apalagi menjadikan CPNS sebagai peng­han­cur birokrasi dan perusak Negara. Amit-amit!

Pidato Jokowi di Sentul sedikit banyak mengikis sikap skeptic dan menaikan optimisme. Tapi belum semuanya, hal itu kembali pada trauma masa lalu dimana ide hebat selalu terbentur pada pe­laksanaan, gebrakan harus dimulai saat ini. Saat setelah dilantik nanti. Lingkungan ke­lem­ba­gaan akan benar-benar memberikan suasana yang optimal menjadi CPNS harapan masa depan. Terlepas dari kondisi lingkungan yang masih dalam proses, lain untuk menjaga asa kejayaan 2045 bisa tercapaiadalah dari sisi genetic PNS. Sebagai benih birokrat masa depan, setiap PNS harus memiliki viabitas dan vigor yang baik.

PNS harus mampu tumbuh baik bersama sama pada kondisi lingkungan yang ekstrim sekalipun. Untuk itu PNS harus terus menerus menjaga dirinya dengan membangun karakter pribadinya.

Pertama, PNS harus mengetahui jati dirinya.

Melaksanakan sila pertama pancasila adalah suatu ke­harusan.PNS harus bersyukur, melakukan pelayanan dengan hati dan tanpa pamrih. PNS terus akan membangun legitimasi dan menjaga integritasnya dirinya dan bagian penghambaan kepada Tu­hannya. PNS tidak mengeluh, tetapiberusaha untuk memperbaiki kondisi yang diterima, seperti lokasi tempat bekerja atau pimpinan yang menjadi atasannya. Dengan bekerja seperti ini hasil pekerjaan PNS harus menakjubkan bagi masyarakat. Ada banyak contoh yang dapat dipelajari. Salah satunya di pulau Pongok Bangka Selatan, sebuah Puskesmas telah memiliki standar jauh lebih baik dibanding puskesmas di Kota. Hal itu bisa terjadi karena PNS bersyukur dengan mengubah situasi wilayah terpencil tetapi dibangun sehingga menyenangkan untuk bekerja.

Kedua, PNS bekerja secara terstruktur dan terencana.

PNS bekerja dengan menetapkan hasil a­khir dan kemudian dijabarkan dalam langkah langkah aktifitas.PNS kemudian mengikuti alur pe­kerjaan yang telah ditetapkannya. Tujuan akhir pelayanan kepada masyarakat adalah kese­jah­teraan. PNS harus bertindak sebagai asisten pada setiap peningkatan kesejahteraan masyarakat. PNS harus menjadi penyelesai masalah bukan menjadi masalah baru. Adapun peraturan yang di­buat harus dapat memudahkan, memurahkan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Itu­lah inovasi.

Ketiga, Pada berbagai wilayah PNS menjadi tokoh masyarakat.

Untuk itu PNS harus menjadi tauladan bagi masyarakat. PNS harus banyak menebar kebaikan serta menjadi agen dan pelak­sana awal perubahan. PNS sudah diambil sumpahnya dan harus senantiasa menjaga janjinya. Atasan langsung tidak tidak perlu ragu untuk memenuhi aturan disiplin manakala ada PNS yang melakukan perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela.

Keempat, PNS harus memiliki kesehatan yang prima.

Karena tugas PNS kedepan akan semakin berat maka PNS harus memiliki kondisi fisik yang prima. PNS harus melakukan pola hidup sehat. Olah raga teratur, mengkonsumsi makanan yang seimbang, menghindari stress. PNS se­tidaknya harus memilki pemahaman aturan dan kemampuan olahraga fisik setidaknya dalam satu cabang olah raga.

Kelima, PNS harus menjadi pembelajar untuk mengambil keputusan yang tepat.

Kebijakan yang tepat akan dihasilkan apabila dilandasi teori yang benar dan informasi yang akurat. Untuk itu setiap PNS harus menjadi pembelajar, baik secara akademis maupun pembelajar dari ilmu ke­hi­dupan. Pembelajaran ini harus dilakukan secara terus menerus sebagaiman datangnya masalah. Hasil pembelajaran harus menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk kemakmuran rakyat, bukan semata-mata pengetahuan atau keuntungan individu.

Keenam, PNS harus mampu menahan godaan.

Godaan terbesar adalah penghambaan pada ek­sekutif terkait kebijakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik di bidang produksi maupun pe­nerimaan. Godaan bukan hanya dalam bentuk natura tetapi dalam bentuk bentuk lain yang pa­da akhirnya akan mendorong adanya deviasi kebijakan yang sangat kuat. Deviasi kebijakan yang diproduksi hanya akan menguntungkan segelintir individu dan merugikan masyarakat. Jika di­ketahui aparat hukum, PNS yang tergodaakan mengakhiri karirnya dengan tidak baik.

Ketujuh, PNS harus pandai mengelola waktunya.

PNS harus memproduksi kebaikan setiap waktunya. Dalam waktu luang PNS memanfaatkan waktunya untuk perbaikan pekerjaan seperti mengumpulkan data, memperbaiki system pekerjaan, merapikan arsip, menambah pengetahuan, menulis artikel atau kegiatan positif lainnya.

Kedelapan, PNS harus pandai mengelola keuangan.

Pengeluaran harus diseimbangkan dengan penerimaan.PNS jangan menganggap gaji adalah sumber rezeki satu satunya. Dengan member pelayanan yang nyata akan muncul suatu sumber pendapatan legal yang tidak terpikirkan se­belumnya. Pengelolaan keuangan yang salah, dimana PNS memiliki hutang yang tidak terkelola dengan baik akanmenurunkan kinerja PNS dalam pelayanan secara nyata.

Kesembilan, setiap pekerjaan PNS harusmemiliki histori dan arsip, sehingga dapat menjadi pelajaran serta perbaikan pelayanan untuk masa depannya.

Kesepuluh PNS harus memiliki rasa empati, baik kepada sesama manusia terutama sesama PNS dan masyarakat.

Saat ada bencana PNS tampil untuk membantu meringankan beban masyarakat yang dilayani. Bukan masalah tu­gas fungsi, Ini adalah masalah kemanusiaan. PNS, juga harus memiliki empati kepada alam li­ng­kungan sekitarnya untuk menjaga keharmonisan antara keduanya. PNS bersikap meminjam a­lam lingkungan ini dari anak cucunya sehingga dijaga dengan baik agar dapat dinikmati ke­turunannya.

Teruslah berjuang dan jagalah integritasmu PNS. Tugas berat ,menanti dipundakmu.

Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul Reformasi Birokrasi, Antara Optimis dan Skeptis, https://palembang.tribunnews.com/2019/07/31/reformasi-birokrasi-antara-optimis-dan-skeptis?page=4.