Covid-19: Perubahan Pola Kerja dan Pola Hidup PNS

Oleh :Agus Sutiadi

Kepala  Kantor BKN Regional 7 Palembang

Belasungkawa dan duka yang mendalam bagi para korban pandemi covid-19, baik pasien dan terutama tenaga kesehatan beserta keluarganya. Kami mendengar dan merasakan betapa berat beban yang dihadapi. Semoga Allah menguatkan kita untuk menghadapi cobaan ini.

Sebagian dari tenaga kesehatan yang telah gugur adalah PNS. Ini adalah perubahan pekerjaan paling mendasar bagi PNS. Mereka telah kehilangan nyawa karena memenuhi janjinya sebagai PNS. Sebagai penghargaan atas pengorbanan dalam menolong pasien Covid-19, Pemerintah telah memutuskan para petugas yang wafat dalam katagori tewas, dengan memberikan jaminan kecelakaan kerja. Ini adalah penghargaan terakhir. Upayanya preventifnya adalah bagaimana petugas medis terlindungi selama bertugas.

Semenjak pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia. Pola kerja PNS mengalami perubahan yang drastis. berubah. Perubahan itu dimulai saat Pemerintah menetapkan kerja dari rumah (work from home =WFH) secara mendadak. Tujuannya untuk meminimalisir kontak dalam mencegah penyebaran covid 19. Tindakan antisipasi yang sangat tepat. Meskipun kebijakan ini terlihat Jawa sentris, namun dapat dipahami jika sebagai antisipasi harus dilakukan secara nasional. Seperti biasa kebijakan dijalankan dahulu dan kemudian akan ada evaluasi serta perbaikan.

Salah satu bentuk pola kerja adalah dalam sosialisasim kebijakan. Biasanya setiap kebijakan akan diikuti oleh sosialisasi, baik ditingkat nasional sampai ke daerah. Banyaknya sosialisasi, membuat Indonesia dijuluki sebagai negara sosialis. Kebijakan dibuat dengan tujuan sosialisasi. Kebijakan sudah disosialisaikan tapi tidak dilaksanakan. Model sosialisasi WFH adalah bagian dari perubahan pola kerja PNS. Sosialisasi dilakukan secara daring dan langsung dilaksanakan. Semoga model sosialisasi kebijakan ke depan dapat dilakukan sebagaimana kebijakan WFH.

Sebagian kalangan menganggap jika WFH adalah kemewahan yang diterima PNS karena tidak perlu ke kantor. Kenyataannya tidak begitu. Ada kesulitan yang baru bagi PNS saat bekerja dari rumah. Syarat utama WFH adalah PNS punya rumah. Dalam artian rumah nyaman untuk bekerja serta lingkungan yang kondusif. Bekerja di rumah bagi PNS yang merangkap ibu rumah tangga, seringkali terganggu dengan tugas-tugas rumah tangga. Tugas di dapur mungkin bisa ditunda, tapi tugas mendampingi putra putri yang belajar di rumah sering kali waktunya bersamaan dengan tugas kantor.

Sebagian PNS juga memiliki rumah dengan ruangan yang terbatas. Jalan umum, ruang depan, kamar tidur, dapur, kamar mandi. Ada PNS yang rumahnya dekat kantor memaksa untuk tetap bekerja di kantor.

Alasan tidak ada kontak selama dalam perjalanan. Cukup berjalan kaki. Setelah ditelusuri, alasan sesungguhnya adalah bosan bekerja di tempat sempit, dan tidak ada AC. Baru tahu, ada ternyata selama ini ada PNS yang ke kantor selain bekerja, juga untuk menikmati kenyamanan ruangan yang ber-AC. Bagi yang rumahnya ber AC, alasannya adalah biaya listrik. Biasanya dengan token yang cukup sebulan sekarang hanya 10 hari. Ini karena AC rumah menyala hampir 12 jam sehari.

Syarat kedua fasilitas perangkat keras dan koneksi internet. Tidak semua PNS memiliki fasilitas perangkat keras seperti laptop. Jikapun semua memiliki ponsel (cerdas), tetapi tidak semua kompatibel dengan perangkat lunak yang tersedia, atau kapasitas memori yang rendah. Beberapa pegawai yang diundang untuk rapat daring mengeluh tidak bisa mengikuti rapat. Ada yang beralasan karena jaringan internet tidak stabil, ada juga yang beralasan tidak memiliki kuota internet.

Syarat ketiga, kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak. Bagi PNS yang digital natives, mudah saja untuk menggunakan aplikasi-aplikasi daring, baik yang gratis maupun yang berbayar. Bagi sebagian PNS digital immigrant masih dapat mengikuti meskipun tidak sebaik kaum digital natives. Masalah besar timbul bagi PNS digital alien. Mereka sama sekali tidak bisa mengikuti perubahan yang ditetapkan.

Syarat keempat adalah kemampuan untuk mengolah data dan menyajikan bahan tayang untuk rapat melalui daring. Penyiapan bahan paling banyak dikeluhkan oleh para guru. Tidak mudah untuk menyiapkan bahan ajar berbasis digital. Selama ini bahan sudah ada di kepala. Ambil kapur dan dan menjelaskan di papan tulis. Saat mengubah kebiasaan dengan menuangkan dalam media computer, perlu juga keahlian baru yang harus dipelajari dengan cepat.

Bagi para atasan yang rata rata digital immigrant, mengawasi bawahan WFH juga bukan hal yang mudah. Dengan berbagi lokasi melalui aplikasi ponsel pintar, diharapkan semua PNS melaporkan lokasi bekerjanya. Tapi pada suatu waktu, tiba tiba lokasi tinggalnya berubah dari mulai beda kecamatan hingga beda negara. Demikian juga dengan penilaian kinerja, belum dapat diterapkan secara sempurna karena banyaknya ragam pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahan.

Dalam masa pandemi seperti ini, masih juga ada satu dua PNS yang tidak bertanggungjawab. Di beberapa instansi di daerah ada PNS yang mengakuWFH, tapi kenyataannya pergi ke zona merah. Giliran WFO dia mengaku terkena PSBB dan tidak dapat masuk. Bagi atasan meminta mereka kembali ke lokasi ke daerah pun bukan hal yang efektif. Mereka harus terlebih dahulu melewati karantina 14 hari. Saat masa karantina kinerja PNS pun belum ada kepastian.

Begitulah perubahan perubahan dalam proses pekerjaan akibat pandemi. Kabar baiknya pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang secara signifikan. Sementara proses pekerjaan terus menerus

mengalami perbaikan. Bagi sebagian penggagas digital office, pandemic adalah sebuah berkah. Memaksa orang untuk bekerja berbasis digital.

Lalu bagaimana dengan kondisi kehidupan PNS. Sebagian orang menganggap kondisi ekonomi PNS tidak terganggu karena PNS masih memperoleh gaji. Hasil wawancara dengan pengelola kepegawaian di wilayah kerja regional 7 BKN memperlihatkan bahwa lebih dari 90 persen PNS memiliki utang. Pada masa awal masa bekerja, PNS berutang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan sarana lainnya. Menjelang pensiun PNS berutang untuk mempersiapkan masa pensiunnya.

Bagi PNS, tambahan penghasilan dari kelebihan biaya perjalanan atau upah lainnya menjadi berkah. Gaji 13 adalah berkah luar biasa karena tidak dipotong cicilan pembayaran utang ke bank. Terbayang jika Pemerintah jadi menghapuskan gaji 13.

Pandemi telah mengubah belanja APBN dengan pemotongan yang cukup signifikan. Sumber-sumber pendapatan tambahan bagi PNS sekarang sudah hampir hilang. Saat ini sudah ada gejala PNS kesulitan keuangan. Kondisi ini berlaku bukan hanya PNS pelaksana atau pengawas, tetapi juga menimpa sebagian JPT, yang umumnya sedang mempersiapkan masa pensiun.

Tabungan dari hasil tunjangan kinerja tertinggi di negeri ini, ditambahkan dengan pinjaman bank kemudian di investasikan. Hasilnya cukup baik. Dalam satu-dua tahun cicilan hutang dan upah karyawan dapat dipenuhi dari hasil investasi. Melihat kondisinya yang menjanjikan. Rumah dan kendaraan lama dijual untuk uang muka rumah, ditempat yang lebih baik tentunya serta kendaraan baru. Gaji dan tunjangan dijadikan jaminan untuk membayar angsuran. Harapannya, saat pensiun nanti kondisi kehidupan akan terasa lebih baik.

Saat pandemi terjadi, investasi itu tiba tiba tidak memberikan pendapatan. Sementara, cicilan utang dan upah karyawan harus tetap dibayar. Tabungannya diperkirakan hanya bisa membayar angsuran bank dan gaji karyawan saat menjelang lebaran. Mau menjual asset bukan perkara mudah, karena kondisi perekonomian yang lesu serta masih terikat dengan bank. Dapat dipahami kemudian ada beberapa PNS yang tinggal dalam kompleks perumahan yang cukup baik, namun mengajukan diri untuk dapat bantuan dari pemerintah. Mereka memang kesulitan keuangan, tidak peduli apa jabatannya.

Jika saat ini PNS tidak mengeluh, itu karena PNS sedang menjaga marwahnya. Mayoritas PNS berusaha untuk mengatur pengeluaran agar tetap bertahan dalam masa pandemi, yang belum tahu kapan akan berakhir. Dalam kondisi seperti ini kepekaan pimpinan dan rasa setiakawan sesama PNS sangat diperlukan. Pimpinan dapat menanyakan kepada bawahannya apakah ada yang kesulitan keuangan. Jika ada, belum tentu harus dibantu secara fisik tetapi dengan bantuan teknis seperti menjadual ulang utang atau cara lain yang dapat meringankan. Adapun bantuan fisik adalah pilihan paling terakhir.

Salah satu dari 10 karakter PNS adalah pandai mengelola keuangan. Untuk itu, PNS secara pribadi harus melakukan financial check up, yaitu melakukan pemeriksaan atas keseluruhan system keuangan. Dengan cara ini, permasalahan akibat pengurangan pendapatan karena pandemi dapat diantisipasi. Setiap aliran pengeluaran dapat diketahui, dan yang tidak perlu dapat hilangkan. Dengan begitu paling tidak PNS mampu membiayai kehidupannya sendiri tanpa membebani orang lain. Bantuan terbesar seseorang adalah ketika dia tidak membebani orang lain.

Cobaan ini sangat berat. Berat karena tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Karakter pertama yang harus dimiliki seorang PNS adalah mengenal jatidirinya. Saat ini adalah waktu yang tepat PNS untuk berintrospeksi diri. Apakah selama ini PNS benar benar berkontribusi dalam melayani masyarakat. Mengapa asset yang berasal dari tabungan sekian tahun tiba tiba menjadi beban hanya dalam hitungan hari. Boleh jadi, selama sekian tahun itu ternyata PNS memperoleh gaji namun tidak pernah memberikan pelayanan, hingga tidak berhak atas harta itu. Kalau sang Maha Kuasa berkehendak, banyak jalan untuk mengambilnya kembali. Bersyukur harta itu diambil sekarang, hingga tidak menjadi beban di akhirat kelak.

Saat mengenali jati diri, PNS akan semakin yakin atas pemilik kehidupan ini. Boleh jadi PNS menganggap bekerja dalam suatu kondisi lebih baik, padahal tidak demikian dengan Maha Pengatur pemilik jiwanya. Bersabar dan tetap bersyukur adalah satu-satunya pilihan. Bertepatan dengan bulan Ramadhan, PNS dapat berkontribusi untuk menolong orang lain, menolong bangsa dan menolong dunia. Caranya, bagi muslim, melalui istighfar, dzikir, sedekah, baca quran dan sholawat, memohon agar Sang Pemilik virus dapat mendamaikan virusnya dengan kehidupan manusia.