Perkuat Sinergi dan Koordinasi, Kanreg VII BKN Palembang Terima Kunjungan Kerja Kepala Kejari Palembang
Palembang - Humas Kanreg, 16 Desember 2025 - Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, Kantor Regional (Kanreg) VII BKN Palembang menerima kunjungan kerja dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang pada Selasa (16/12/2025). Pertemuan strategis ini berlangsung khidmat di Ruang Rapat Musi, Kantor Regional VII BKN Palembang.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Palembang, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., beserta jajaran, disambut hangat oleh Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Heni Sri Wahyuni, S.Kom., M.T.I.. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi dua arah yang lebih intensif antar-instansi pemerintah di wilayah Sumatera Selatan.
Fokus utama dalam diskusi ini adalah penguatan sinergi antarlembaga guna memastikan dukungan pelayanan kepegawaian berjalan secara optimal. Sebagai instansi yang memiliki wilayah kerja mencakup Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung, Kanreg VII BKN menegaskan kesiapannya dalam memberikan dukungan penuh bagi manajemen ASN di berbagai lini, termasuk di lingkungan Kejaksaan.
"Kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi antarlembaga yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan hubungan baik," ungkap Heni Sri Wahyuni dalam sambutannya. Beliau menambahkan bahwa koordinasi yang solid dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan sangat diperlukan untuk menciptakan iklim birokrasi yang bersih dan profesional.
Komitmen Bersama Selain membahas koordinasi teknis, kunjungan ini juga menjadi ajang perkenalan jajaran kelompok kerja (Pokja) di lingkungan Kanreg VII BKN Palembang yang siap memberikan asistensi manajemen ASN. Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama dalam suasana hangat yang mencerminkan kedekatan dan keselarasan visi kedua lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan abdi negara.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta standarisasi layanan yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional. (dik)
