Sosialisasi PP Nomor 17 Tahun2020 Di Kantor Regional VII BKN Palembang

Palembang. Bertempat diruang Sriwijaya, Kamis (23 Juli 2020) Kantor Regional VII BKN Palembang selenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian untuk pegawai di lingkungan Internal. Hadir pada acara sosialisasi ini antara lain para Pejabat Administrator, Pengawas, fungsional serta pelaksana yang merupakan perwakilan dari masing-masing bagian / bidang dilingkungan Kantor Regional VII BKN.

Didampingi 2 orang perancang peraturan perundang-undangan, Direktur Perundang-Undangan BKN, Julia Leli Kurniatri, SH., M.H secara khusus menyampaikan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS. Sebagaimana diketahui bahwa PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, beberapa pasalnya telah dirubah karena menyesuaikan dengan perkembangan terkini, bahkan ada penambahan beberapa pasal. Beberapa perubahan dan penambahan pasal tersebut dituangkan dalam PP 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Disamping itu, disampaikan juga pokok-pokok regulasi yang tertuang dalam Peraturan Kapala BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang petukjuk teknis pemberhentian PNS.

Dalam kesempatan terebut, Direktur Perundang-Undangan yang juga pernah menduduki beberapa jabatan administrator dilingkungan Kantor Regional VII BKN ini menyampaikan bahwa perubahan ketentuan manajemen PNS ini penting untuk segera disosialisasikan ke daerah secara utuh, hati-hati dan cermat sehingga tidak menimbulkan persepsi  yang luas, terutama bagi pengelola kepegawaian. Subtansi Perubahan PP tersebut adalah menekankan kembali Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS, yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Dalam prakteknya, kewenangan tersebut dapat didelegasikan antara lain kepada kepala Daerah. Karenanya, apabila ada kepala daerah yang kebijakannya bertentangan atau tidak sesuai, maka Presiden dapat menarik kembali delegasi tersebut. Selain itu dijelaskan pula beberapa hal penting yang perlu dicermati terkait perubahan persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional, ketentuan pangkat dan jabatan, cuti tahunan bagi fungsional guru, dan prosedur pemberhentian PNS. (TWK7)